The Definitive Guide to reformasi intelijen

The Definitive Guide to reformasi intelijen

Blog Article

BIP menjadi simbol penutup era intelijen perjuangan dan membuka period baru, dikenal sebagai period intelijen pembangunan.

Human rights groups greatly criticized the contents of your Corruption Eradication Fee’s point out apparatus civic information check, an Test prior to KPK staff switch their position into point out apparatus. Many inquiries have been considered sexist, unethical and irrelevant into the tasks and duties of the anti-corruption agency staff.

Usulan perombakan terhadap dinas-dinas intelijen negara itu hanyalah satu dari lebih dari thirty rekomendasi yang diajukan komisi itu dalam sebuah laporan yang dirilis Selasa.

Post 411 and 412 of the new Code prohibit intercourse and cohabitation with no lawful relationship, and enable it to be punishable by as much as 6 months in jail. This provision will disproportionately have an impact on LGBTQ men and women, who are not permitted to lawfully marry persons of precisely the same sexual intercourse below Indonesian legislation. The Felony Code also criminalizes abortion and abortion companies, which disproportionately impacts the health and basic safety of girls and ladies.

Yang perlu menjadi perhatian dalam reformasi ini, meskipun intelijen bekerja di bawah pemerintahan yang demokratis, bukan berarti bahwa intelijen harus sepenuhnya di gerakkan oleh nilai-nilai demokratis.

Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Jika yang dimaksud Prabowo dengan “bermain saham sama dengan berjudi” adalah spekulasi tanpa analisis yang matang, maka argumen tersebut dapat diterima.

Tujuan intelijen menangkap seorang anggota teroris yang belum melakukan terorisme bukan untuk dihukum, tetapi untuk membongkar jaringan teroris yang lebih luas. Kepentingan intelijen disini adalah untuk mencegah agar tidak terjadi aksi terorisme, bukan menunggu sampai aksi terorisme terjadi, kemudian menghukum pelakunya.

The Indonesian Residence Minister appointed five performing governors on 12 May perhaps 2022 being a consequence of electoral reforms that Indonesia will conduct in 2024. The inauguration is witnessed as a immediate disregard to your Constitutional Court docket’s purchase for The federal government to difficulty a guideline to ensure an open up system that complies with democratic rules.

). Regulation No. seventeen of 2013 on Societal Organizations won't offer detailed demands over the organizational construction. It only regulates that The chief of societal organizations shall be selected depending on consensus and deliberation and shall consist of minimum amount a single chairperson, one particular secretary, and one treasurer. (short article 29). The Law isn't going to present additional on the different levels of organization.

Praktik intelijen tidak seperti lembaga pro-justisia yang mengumpulkan bukti selengkap-lengkapnya untuk menggolongkan sebuah tindakan sebagai perbuatan melawan hukum. Penarikan kesimpulan tidak perlu mengandalkan bukti-bukti yang lengkap, melainkan informasi yang paling sedikit mengandung asumsi.

Konsep intelijen dalam memori kolektif rakyat Indonesia cenderung bermakna negatif karena dikaitkan dengan pekerjaan dinas rahasia pemerintah yang menangkap, menyiksa, dan bahkan melenyapkan lawan-lawan politik pemrintah yang tengah berkuasa. Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di era reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN.

Penyelidikan mendapati bahwa dinas-dinas intelijen negara itu kehilangan jejak Claimed Kouachi hanya beberapa bulan setelah ia dan saudara laki-lakinya, Cherif, melangsungkan serangan seven Januari terhadap kantor majalah satir mingguan Charlie Hebdo yang mengakibatkan twelve orang tewas.

The federal government has also been accused by CSOs Di Sini of not furnishing satisfactory safety to CSO Associates during the deal with of threats and violence. Throughout the 2017 Common Periodic Evaluate, Indonesia recognized 4 suggestions regarding the protection of human legal rights defenders;